Jeritan Sunyi di Balik Seragam: Personel Keamanan Keluhkan Keterlambatan Gaji ke LBH Imron Jono & Pajrina Jumarti

Jeritan Sunyi di Balik Seragam: Personel Keamanan Keluhkan Keterlambatan Gaji ke LBH Imron Jono & Pajrina Jumarti

Tangerang, 13 April 2025 — Sumutheadlinews.id | Di balik raut wajah tegas para penjaga keamanan, tersimpan keluh kesah yang selama ini terpendam. Para personel keamanan dari PT. Force Quality Solution Indonesia akhirnya angkat bicara, menyuarakan keresahan mereka atas keterlambatan dan ketidakjelasan pembayaran gaji yang telah terjadi selama beberapa bulan terakhir.

Pada Sabtu, 13 April 2025, mereka mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Imron Jono S.H., M.H. & Pajrina Jumarti S.H., M.H. yang berlokasi di Ruko Mardigrass, Citra Raya, untuk mengadukan kondisi yang mereka anggap sudah melewati batas kesabaran.

Dalam pengaduan resmi yang disampaikan, diketahui bahwa gaji bulan Januari 2025 baru mereka terima pada 18–19 Februari, padahal seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 10 Februari. Situasi semakin memprihatinkan ketika gaji bulan Februari hanya dibayarkan sebesar 35% pada 1 April, sementara sisanya belum juga dilunasi tanpa penjelasan apa pun dari pihak manajemen.

“Sudah bekerja keras menjaga keamanan siang dan malam, meninggalkan keluarga, tapi kami seperti tak dihargai. Kami hanya menuntut hak kami, bukan lebih,” ungkap salah satu personel keamanan yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan.

Para pekerja ini ditugaskan di lingkungan operasional PT. Sinar Mas/BSD melalui kontrak kerja dengan PT. Force Quality Solution Indonesia. Meski terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, mereka harus menjalankan tugas di tengah ketidakpastian penghasilan.

LBH yang menerima pengaduan tersebut menyatakan keprihatinan mendalam. “Kami melihat adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak pekerja tidak boleh diabaikan, apalagi jika menyangkut hak dasar seperti gaji bulanan,” ujar perwakilan LBH dalam keterangannya.

Pihak LBH memastikan akan memberikan pendampingan hukum penuh kepada para pekerja, termasuk menempuh jalur mediasi hingga upaya hukum apabila tidak ada kejelasan dari perusahaan.

Ironisnya, kasus seperti ini bukanlah hal baru di dunia outsourcing. Banyak pekerja keamanan yang menghadapi kondisi kerja yang berat, minim perlindungan, dan tidak mendapat kepastian soal hak-hak dasar mereka.

Dukungan publik pun mulai mengalir untuk para personel keamanan ini. Mereka bukan hanya pelindung keamanan di lapangan, tetapi juga tulang punggung keluarga di rumah. Isu ini kembali mengingatkan pentingnya keadilan dalam dunia kerja sebagai fondasi dari masyarakat yang adil dan bermartabat.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen PT. Force Quality Solution Indonesia maupun dari pihak PT. Sinar Mas/BSD.

Para pekerja berharap, suara mereka kali ini tak lagi diabaikan. Harapan mereka sederhana: gaji yang layak, dan pembayaran yang tepat waktu — sebuah hak dasar yang seharusnya tak perlu diperjuangkan berulang kali. (ZOEL IDRUS)